倪瑜僵
2019-05-21 05:01:05
2017年6月20日下午8:09发布
2017年6月20日下午8:09更新

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun bersama Masinton Pasaribu saat Rapat Dengar Pendapat Umum(RDPU)Pansus tentang panitia angket KPK,Senin(19/6)。 Foto oleh M Agung Rajasa / ANTARA

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun bersama Masinton Pasaribu saat Rapat Dengar Pendapat Umum(RDPU)Pansus tentang panitia angket KPK,Senin(19/6)。 Foto oleh M Agung Rajasa / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Penolakan penjemputan paksa tersangka KPK kasus keterangan palsu Miryam S Handayani oleh Polri berbuntut panjang。 Atas penolakan itu,DPR mengancam akan menyetop anggaran Polri yang saat ini tengah dibahas dalam RAPBN 2018。

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan penyetopan anggaran kepada Korps Bhayangkara justru akan merugikan negara dan rakyat。 Dia menyebutkan,gangguan keamanan dan angka kejahatan di dalam negeri akan meningkat。

“Kami punya 420 ribu anggota,tupoksi kami pertama adalah melakukan pemeliharaan kamtibmas yang dilakukan dengan melakukan penjagaan patroli dan melakukan monitoring itu adalah pekerjaan yang rutin untuk mengelola kamtibmas,”kata Martinus di Mabes Polri,Jakarta Selatan,Selasa 20 Juni 2017。

Martinus menambahkan,belum lagi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan konvensional dan transnasional yang membutuhkan anggaran。 Penyetopan anggaran,menurut Martinus,akan merusak刑事司法系统。

“Ketiga kami memberikan pelayanan,pengayoman,pelayanan ke masyarakat.Kami juga memberikan pelayanan administrasi dalam pemberian SIM misalnya dengan mencatatkan mereka memberikan pelayanan BPKB untuk bisa mengetahui kendaraan nomor rangka mesinnya,”kata dia。

Seperti diketahui,Pansus Hak Angket KPK di DPR bereaksi keras atas pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menolak menjemput paksa Miryam S Haryani。 Anggota Pansus Hak Angket KPK Muhammad Misbakhun merekomendasikan DPR untuk membekukan anggaran KPK-Polri untuk 2018。

“Kamimempertimbangkan menggunakan hak budgeter DPR di mana saat ini dibahas di RAPBN 2018,termasuk di dalamnya anggaran polisi dan KPK.Apabila mereka tidak menjalankan apa yang menjadi amanat UU MD3,maka DPR mempertimbangkan.Saya meminta Komisi III mempertimbangkan pembahasan anggaran kepolisian dan KPK,”卡塔米斯巴赫。

-Rappler.com