蔺捭
2019-05-21 10:01:02
2017年6月20日下午2:24发布
更新于2017年6月20日下午2:24

Buni Yani saat menjalani persidangan dengan agenda pembacaan eksepsi di Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung,Jawa Barat,Selasa(20/6)。 Foto oleh Yuli Saputra / Rappler

Buni Yani saat menjalani persidangan dengan agenda pembacaan eksepsi di Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung,Jawa Barat,Selasa(20/6)。 Foto oleh Yuli Saputra / Rappler

BANDUNG,印度尼西亚 - Sidang kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE)dengan terdakwa Buni Yani kembali digelar hari ini,Selasa 20 Juni 2017。

Kali ini sidang beragendakan pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa。 Sidang yang dikawal ketat puluhan aparat kepolisian ini digelar di Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung,Jawa Barat。

Dalam persidangan,penasehat hukum Buni Yani menyampaikan 9 poin nota keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum(JPU)Kejati Jabar yang dibacakan pada sidang Selasa pekan lalu,2017 Juni 2017。

“Sembilan poin eksepsi tadi ini dbatasi karena aspek formil saja,tidak masuk ke dalam pokok perkara,tapi kekeliruan di seputar hukum acara pidana,”jelas Ketua Penasehat Hukum,Aldwin Rahadian kepada wartawan usai persidangan。

Dalam eksepsinya,penasehat hukum menyampaikan beberapa poin keberatan,terutama menyangkut dua pasal yang didakwakan,yakni Pasal 32 ayat 1 UU ITE pada dakwaan kesatu dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE pada dakwaan kedua。

Salah satunya disampaikan pada poin 3 eksepsi,yakni tentang uraian perbuatan terdakwa yang tunggal tetapi diterapkan terhadap dua pasal yang berbeda unsurnya yang terdapat dalam dakwaan kesatu dan kedua pada surat dakwaan JPU。

Dengan membandingkan isi uraian perbuatan terdakwa pada dakwaan kesatu dan kedua,penasehat hukum menilai uraian dakwaan kesatu dan kedua adalah identik,sejenis tanpa ada perbedaan sedikit pun。

Mengacu pada Pasal 63 ayat 1 KUHP,penasehat hukum berkesimpulan seharusnya terhadap terdakwa hanya dikenakan salah satu pasal saja dari semula dua pasal yang didakwakan。

“Oleh karenanya,berdasarkan keseluruhan hal tersebut di atas,maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima,”ujar Irfan Iskandar,anggota Penasehat Hukum Buni Yani saat membacakan eksepsi di persidangan。

Selain itu,munculnya Pasal 32 ayat 1 UU ITE secara tiba-tiba dalam dakwaan terhadap Buni Yani,menurut penasehat hukum tidak berdasarkan pada ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP。

Sebab,JPU mendakwakan pasal yang tidak pernah disangkakan terhadap terdakwa dan tidak terdapat dalam berkas perkara。 Pasal 32 ayat 1 itu,dinilai penasehat hukum sebagai pasal yang dimunculkan tiba-tiba。

“Bagaimana mungkin seseorang didakwa oleh suatu pasal tertentu yang mana pasal yang mendakwa terdakwa itu tidak pernah dikenakan terhadap dirinya,”kata Syawaludin,anggota penasehat hukum Buni Yani saat membacakan eksepsi。

Syawaludin juga menyebutkan,tidak ada satu pun saksi,ahli,bahkan tersangka sekalipun yang diperiksa dalam penyidikan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 32 ayat 1 UU ITE。

“Dengan demikian maka,surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatunya adalah tidak berdasarkan hukum,”imbuh Syawaludin。

Dalam eksepsinya,penasehat hukum juga mencoba mengingatkan majelis hakim atas kasus penistaan​​ agama Basuki Tjahaja Purnama别名Ahok yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht。

“Fenomena Buni Yani ini sudah jadi perhatian publik.Secara nasional,publik tahu apa yang disampaikan Buni Yani bukan berita bohong,bukan fitnah,karena Ahok sendiri yang menyatakan surat Al Maidah sudah divonis inkracht,”kata Aldwin。

Atas nota keberatan yang disampaikan,penasehat hukum meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum dan tidak dapat diterima。 Penasehat hukum juga meminta majelis hakim untuk menghapus perkara Buni Yani。

Sementara itu,usai persidangan Buni Yani menyatakan,penggunaan Pasal 32 ayat 1 dalam surat dakwaan sangat dipaksakan。 Apalagi pasal tersebut didakwakan terhadap dirinya atas tuduhan memotong atau mengedit video pidato Ahok di Kepulauan Seribu hingga durasinya menjadi 30 detik。 Padahal,kata Buni,视频itu hanya ia unduh dari akun media NKRI。

“Saya tidak memotong(视频),saya dapatnya dari Media NKRI。Itu sudah dikatakan dalam BAP ketika saya disidik,”ujar Buni Yani。

Buktinya,lanjut Buni,sudah diberikan kepada penyidik dimana文件视频tersebut ada di文件夹下载HP miliknya。 Dalam HP dengan merek Asus Zenfone itu,Buni menyebutkan,tidak ada aplikasi atau软件编辑视频。 “视频itu saya dapat dari orang lain。(Pasal 32 ayat 1)ini gak masuk akal,”ujarnya。

Sidang yang diketuai hakim M. Sapto ini berlangsung sekitar kurang lebih dua jam。 Majelis hakim memutuskan sidang akan dilanjutkan Selasa 4 Juli 2017 di tempat dan jam yang sama。 议程sidang berikutnya adalah tanggapan atau keberatan JPU atas eksepsi terdakwa。

Seperti sidang sebelumnya,puluhan massa dari Aliansi Pergerakan Islam(API)Jabar melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung tempat berlangsungnya sidang。 Massa menuntut琼脂Buni Yani dibebaskan。 -Rappler.com