段干搜
2019-05-21 02:01:10
发布时间:2017年6月15日上午8:16
更新时间:2017年6月15日上午8:16

PIDATO。 Wakil Presiden Jusuf Kalla bersiap berpidato dalam Konferensi Internasional ke-23 tentang Masa Depan Asia di Hotel Imperial,Tokyo,Jepang,Senin,5 Juni。 Foto oleh Akbar Nugroho Gumay / ANTARA

PIDATO。 Wakil Presiden Jusuf Kalla bersiap berpidato dalam Konferensi Internasional ke-23 tentang Masa Depan Asia di Hotel Imperial,Tokyo,Jepang,Senin,5 Juni。 Foto oleh Akbar Nugroho Gumay / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Wakil Presiden Jusuf“JK”Kalla menilai kebijakan 全日制学校 (FDS)selama delapan jam tidak bisa diputuskan hanya melalui selembar kertas Peraturan Menteri。 Lantaran menyangkut nasib sekitar 50 juta pelajar di Tanah Air dari tingkat SD hingga SMA,maka isu ini harus dibahas di rapat terbatas。

“Pada Rabu pagi Mendikbud sudah diperintahkan untuk menunda kebijakan ini。 Harusnya(keputusan itu)dibicarakan secara matang di pemerintahan。 Masak,sebuah keputusan yang menyangkut 50 juta siswa SD,SMP dan SMA hanya diatur lewat selembar keputusan Menteri?“kata JK dalam acara berbuka puasa dengan para pemimpin redaksi pada Rabu malam,14 Juni。

Selain menyangkut nasib 50 juta siswa sekolah,kebijakan tersebut juga menyangkut sistem yang harus dibangun。 Salah satunya mengenai logistik bagi para siswa。

“Di mana makannya anak-anak ini kan? Kalau di kota besar,iya sudah biasa,tapi kalau di desa-desa di mana? Siapa bikin dapur di sekolah? Ada enggak ruang makannya? Itu yang paling sederhana,di samping yang lain-lain,“kata dia。

JK menilai ada sekolah yang belum siap menerapkan kebijakan tersebut。 Oleh sebab itu,kebijakan FDS tidak bisa dilakukan secara umum,tetapi bertahap。

Sebelumnya,Muhadjir mengatakan akan mulai menerapkan kebijakan sekolah delapan jam sehari dimulai pada tahun ajaran baru ini。 Tetapi,dia akan menerapkan kebijakan tersebut secara bertahap。

Kebijakan itu sudah dituangkan melalui Peraturan Menteri yang terbit pada 9 Juni lalu。 Permen itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2017。

“Tahun ajaran baru ini akan kami terapkan,”kata Muhadjir pada akhir Mei lalu dan dikutip 。

Secara teknis,proses belajar mengajar akan dilakukan pada hari Senin hingga Jumat dalam satu pekan。 Dengan demikian,sekolah dapat memberikan waktu libur selama dua hari bagi para siswa。 Kebijakan itu akan diberlakukan secara nasional baik untuk sekolah negeri atau swasta。

“Jadi,disesuaikan dengan orang tua yang rata-rata juga sudah bekerja selama lima hari,”tutur dia。

Muhadjir berharap melalui kebijakan ini mampu memberikan waktu yang cukup bagi anak untuk bisa berinteraksi dengan orang tuanya。 Dalam praktiknya,delapan jam di sekolah tidak diisi melulu pelajaran。 Sesi belajar mengajar rampung di siang hari yang disambung dengan kegiatan ekstrakurikuler。

“Dengan begitu,siswa dapat membentuk karakter,kepribadian dan mengembangkan potensi mereka,”kata Muhadjir。

Pertimbangan lain di balik kebijakan itu,yakni dapat membantu guru untuk mendapat durasi jam mengajar sebanyak 24 jam minggu minggu。 Itu merupakan salah satu syarat untuk dapat lolos proses sertifikasi guru。 - Rappler.com