亓徇
2019-05-21 14:01:01
2017年6月13日下午3点09分发布
2017年6月13日下午3:11更新

Buni Yani menjalani sidang perdana kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Bandung,Jawa Barat,Selasa(13/6)。 Foto Yuli Saputra

Buni Yani menjalani sidang perdana kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Bandung,Jawa Barat,Selasa(13/6)。 Foto Yuli Saputra

BANDUNG,印度尼西亚 - Buni Yani, terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE),menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung,Jawa Barat,Selasa 2017 Juni 2017。

Dalam persidangan,Jaksa Penuntut Umum(JPU)mendakwa Buni Yani dengan dakwaan alternatif。 Selain Pasal 28 ayat 2 UU ITE,mantan jurnalis itu juga didakwa Pasal 32 ayat 1 UU ITE。

Pasal 32 ayat 1 UU ITE berbunyi:“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah,menambah,mengurangi,melakukan transmisi,merusak,menghilangkan,memindahkan,menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik。“

Menurut JPU,perbuatan yang dilakukan Buni Yani dengan memotong video pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang berdurasi 1 jam 48 menit menjadi 30 detik telah memenuhi unsur pidana dalam pasal tersebut。 Selain itu,Buni Yani juga memberikan caption pada video itu dan mengunggahnya di akun Facebook miliknya,tanpa seijin Pemprov DKI雅加达。

Caption tersebut berbunyi:“PENISTAAN TERHADAP AGAMA? “Bapak-ibu [pemilih muslim] dibohongi Surat Al Maidah 51”.. [dan]“masuk neraka [juga bapak-ibu] dibodohi。”Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini。“

Caption pada video inilah yang membuat Buni Yani didakwa dengan Pasal 28 ayat 2 UU ITE。 Dalam surat dakwaannya,JPU menjelaskan,caption tersebut telah memancing reaksi masyarakat khususnya Umat Islam yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan yang menjurus pada terganggunya kerukunan antar umat beragama di Indonesia。

“Dengan menghilangkan kata'pakai'dan menambahkan caption'PENISTAAN TERHADAP AGAMA? '[pemilih muslim]'dan [juga bapak-ibu] serta'Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini',sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kebencian atau permusuhan umat Islam terhadap saksi Ir。 Basuki Tjahaja Purnama别名Ahok,“kata JPU Andi Muhammad Taufik yang membacakan surat dakwaan。

Buni Yani yang didampingi 29 penasehat hukum menolak dakwaan jaksa。 Buni Yani juga mempersoalkan Pasal 32 ayat 1 UU ITE yang didakwakan kepadanya。 Sebab,menurutnya,selama ini ia hanya diperiksa atas sangkaan pelanggaran Pasal 28 UU ITE。

“Saya belum pernah diperiksa untuk menjadi seorang tersangka untuk Pasal 32. Makanya saya menolak untuk didakwa Pasal 32,”ujar Buni kepada majelis hakim yang diketuai Hakim Ketua M. Sapto。

Atas keberatan terdakwa,hakim ketua meminta JPU untuk menjelaskan dasar dakwaan Pasal 32 tersebut。 JPU menyatakan,pasal tersebut didakwakan dengan alasan,terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dalam pasal tersebut。 JPU juga menjelaskan kedua pasal yang didakwakan tersebut merupakan dakwaan alternatif。

“Saudara ketika membuat caption melalui informasi transaksi elektronik pada pidato Ahok,saudara didakwa oleh JPU dengan Pasal 32 yaitu dakwaan pertama atau perbuatan saudara didakwakan dengan Pasal 28 Undang-undang tentang informasi transaksi eletronik。 Jadi dalam hal ini,JPU mendakwa saudara dengan bentuk alternatif,“kata Supardi,tim JPU。

Buni Yani dan Penasehat Hukumnya menyatakan menolak seluruh dakwaan dan akan menyampaikan keberatan pada sidang berikutnya yang beragendakan pembacaan eksepsi,Selasa 20 Juni 2017 mendatang。

Usai sidang,Ketua Penasehat Hukum Buni Yani,Aldwin Rahadian menyatakan,dakwaan JPU tidak berdasar。 Ia juga mempertanyakan Pasal 32 ayat 1 UU ITE yang tiba-tiba masuk dalam dakwaan。

“Pasal 32 yang itu jelas-jelas tidak pernah ada dalam fakta penyidikan。 Pak Buni tidak pernah sekalipun dipanggil,diperiksa atau diBAP dengan tuduhan Pasal 32 ayat 1. Artinya,itu pasal yang tiba-tiba nempel begitu saja ketika masuk ke proses peradilan,“ujar Aldwin kepada wartawan。

Penerapan pasal itu juga dinilai荒谬。 Unsur pidana mengubah dan mengedit video yang disebutkan dalam pasal tersebut,menurut Aldwin,tidak pernah dilakukan kliennya。

“Tadi unfbut Pak Buni Yani mengedit,mengubah video itu bohong,tidak berdasar。 Dakwaan jaksa tidak berdasar atas proses penyidikan。 Forensik Mabes Polri sudah menyatakan video tidak diutak-atik。 Pak Buni tidak pernah mengubah video dan hanya mengupload video itu,“jelas Aldwin。

Secara keseluruhan,Aldwin menyatakan,ada 6 poin yang akan dikritisi dan dimasukkan dalam berkas eksepsi pada persidangan selanjutnya。 Selain masalah dakwaan,kata Aldwin,ada hal-hal formal yang juga akan dikritisi。

Salah satunya adalah,penetapan pemindahan tempat sidang dari Depok ke Bandung。 Berdasarkan Pasal 85 KUHAP,kata Aldwin,pemindahan tempat sidang dengan alasan keamanan harus ditetapkan oleh Menkumham dan bukan Mahkamah Agung。

散文persidangan Buni Yani kurang lebih berlangsung selama satu jam dengan diwarnai aksi unjuk rasa。 Puluhan orang dari Aliansi Pergerakan Islam(API)Jabar melakukan aksi sebagai bentuk dukungan terhadap Buni Yani。

Massa API Jabar juga kerap melakukan aksi unjuk rasa saat Ahok disidang beberapa waktu lalu,tapi dengan tuntutan hukuman maksimal bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu。

Massa meneriakkan“Bebaskan Buni Yani”berkali-kali。 Menurut mereka,Buni Yani harusnya dibebaskan setelah Ahok dinyatakan bersalah。

Selain orasi,massa yang terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan ini juga menggelar spanduk dan poster yang menyuarakan dukungan pada Buni Yani。 Salah satu海报bertuliskan,“Bebaskan Buni Yani dari Segala Tuntutan #saveBuniYani。”

Untuk mengamankan sidang,sebanyak 400 personil kepolisian dari Polrestabes Bandung disiagakan。 Beberapa di antaranya dilengkapi dengan senapan gas air mata。 Untungnya,sidang dan aksi berlangsung dengan tertib dan aman。

-Rappler.com