亢芹
2019-05-21 05:01:04
发布时间:2017年6月9日上午10:34
更新时间:2017年6月9日上午10:35

HARAM。 Diskusi yang digelar oleh ICW pada Kamis sore,8 Juni dengan judul“Masih Haramkah Korupsi?” Foto oleh Santi Dewi / Rappler

HARAM。 Diskusi yang digelar oleh ICW pada Kamis sore,8 Juni dengan judul“Masih Haramkah Korupsi?” Foto oleh Santi Dewi / Rappler

雅加达,印度尼西亚 - Apakah perbuatan korupsi masih dianggap haram di negara ini? Itu pertanyaan yang terlintas di benak sebagian besar publik Indonesia ketika melihat semakin maraknya perbuatan korupsi。 Jika dulu,perbuatan itu dianggap tabu,kini seolah pelaku dan publik seolah permisif。

Berita mengenai pejabat yang terjaring Operasi Tangkap Tangan(OTT)KPK seolah sudah menjadi salah satu topik yang biasa didengar oleh publik。 Jadi,masih haramkah korupsi? Dalam diskusi santai yang digelar oleh Indonesia Corruption Watch(ICW)pada Kamis sore,8 Juni,para tokoh yang hadir termasuk Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tegas mengatakan perbuatan tersebut tentu diharamkan。

Ajaran agama berperan penting dalam membentuk karakter seseorang untuk enggan dan takut dalam melakukan praktik korupsi。 Tetapi,hal itu menjadi sulit jika seseorang hanya menganggap agama sebagai pedoman personal antara Tuhan dengan manusia。

“Banyak orang masih menganggap bahwa agama hanya sekedar urusan personal antara manusia dan Tuhan。 Padahal,agama juga mengatur bagaimana seharusnya kita berperilaku dalam ruang sosial,antara manusia dengan manusia,“ujar Lukman membuka对话。

Dia tidak menutup mata terhadap fenomena orang yang terlihat relijius tetapi justru terjebak dalam praktik korupsi。 Orang seperti ini,kata Lukman,tidak memaknai kedudukan agama sebagai pedoman di dalam kehidupan sosial。 Sehingga,mereka tidak memiliki empati dan perasaan segan untuk melakukan tindak korupsi yang telah merugikan orang banyak。

“Mereka menganggap enggak apa-apa korupsi,yang penting salatnya lancar。 Justru 心灵设置 seperti ini yang harus kita ubah,“kata dia。

Idris Mas'ud yang mewakili Nahdlatul Ulama mengatakan dalam Hukum Islam,korupsi adalah perbuatan tercela dan hukumnya haram untuk dilakukan。 Dia menjelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW ada yang mengimplikasikan bahwa mengambil hak orang lain atau dalam konteks ini melakukan perbuatan korupsi adalah suatu perbuatan yang tak boleh dilakukan。

Atas dasar ini pula MUI mengeluarkan fatwa“haram”untuk perbuatan Risywah(suap),Ghulul(korupsi)dan pemberian hadiah kepada para pejabat。 Tetapi,di sisi lain,dia menyadari fatwa MUI tidak bersifat mengikat。 Fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa tersebut。

Oleh sebab itu,dia menyarankan kepada pihak yang mengeluarkan fatwa“haram”untuk perilaku korupsi agar mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan relijiusitas dan keagamaan serta hubungannya dengan perilaku korupsi untuk mengukur sejauh mana tingkat keterikatan masyarakat dengan fatwa itu。

Wakil Sekretaris Lakspedam NU juga menyarankan KPK memberikan sosialisasi kepada ulama-ulama dan madrasah mengenai gratifikasi。 Sebab,dalam adat NU para tamu yang berkunjung untuk bertemu ulama atau kyai sering memberikan amplop。

“Saya meminta tolong kepada KPK untuk menyosialisasikan hal ini,agar menginformasikan perbedaan yang jelas antara sekedar menerima hadiah dengan gratifikasi yang tergolong perilaku korupsi,”kata dia。

Publik yang permisif

Sementara,anggota Komisi Yudisial Farid Wajdi menilai untuk menghukum para koruptor dan membuat mereka jera tidak cukup hanya dengan memberikan hukuman fisik berupa penjara。 Tetapi,juga harus dihukum secara sosial。

“Tetapi pada kenyataannya para koruptor atau perilaku korupsi justru diterima secara terbuka oleh masyarakat。 Malah kadang dianggap bukan tindak kejahatan,“kata Farid yang prihatin dengan sikap permisif masyarakat。

Justru pelaku maling ayam selain menerima hukuman fisik,mereka juga diusir dari tempat tinggalnya karena dianggap telah membuat malu。 Farid mengatakan hal ini berdasarkan pengalamannya pribadi。

“Di daerah saya ada seorang mantan walikota yang ditangkap karena melakukan tindak korupsi。 Tetapi,ketika dia keluar justru diberikan penyambutan khusus bahkan dicalonkan kembali sebagai kepala daerah,“tuturnya。

Jika begitu fenomena yang berkembang maka mandat publik yang dibebankan kepada KPK untuk memberantas perilaku korupsi tidak akan terwujud。 Karena KPK hanya bagian kecil dari upaya memberantas korupsi。

“Yang lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat menilai tindak kejahatan tersebut。 Jika masih permisif terhadap perilaku korupsi,maka jangan harap KPK bisa menyelesaikan semuanya,“kata dia。

Jadi,apa menurut kalian korupsi itu perbuatan yang diharamkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar。 - Rappler.com